Home / Berita Umum / Demokrasi Nihil Tiada Rasionalitas

Demokrasi Nihil Tiada Rasionalitas

Demokrasi Nihil Tiada Rasionalitas – MERUJUK opini Jurgen Habermas, filosof Jerman, kemampuan alasan yang bertumpu pada rasionalitas adalah roh buat demokrasi. Prinsip dasarnya, kekuasaan dalam skema demokrasi memperoleh legitimasi saat semua ketetapan yang diambil lolos uji dalam diskursus publik hingga bisa di terima dengan intersubjektif oleh semua masyarakat negara. Hal itu mengandaikan terdapatnya masyarakat negara yang logis, pintar, serta argumentatif dalam menguji serta membicarakan keputusan-keputusan pemerintah itu. Jadi dalam praksis demokrasi, terjadinya diskursus (beradu argumentasi yang sehat serta netral) serta terdapatnya masyarakat negara yang logis dalam melahirkan diskursus adalah pra-syarat buat lahirnya kehidupan demokrasi yang sehat. Ruang umum ialah tempat semua kebijaksanaan ditest oleh masyarakat negara, itu dalam pengertian pasif. Dalam pengertian aktif, masyarakat negara dengan kemampuan rasio serta argumentasinya, dapat juga menyodorkan pendapat serta program pada pemerintah lewat aliran demokrasi yang ada. Di saat rasionalitas lebih mengemuka, jadi pertentangan pendapat di dalam penduduk berjalan dinamis, penuh warna serta menggairahkan. Perbincangan yang sehat akan melahirkan ide brilian untuk kebutuhan umum serta kesejahteraan rakyat. Kebenaran ajaran agama, jika ketidaksamaan itu karunia, akan kita jumpai dalam diskursus logis seperti ini. Dalam kata lainnya, rasionalitas sebenarnya ialah anak kandung demokrasi. Demokrasi berjalan sehat saat berlangsung perang inspirasi serta program, yang berbasiskan pada kemampuan argumentasi nan rasional-logis, pasti dalam usaha wujudkan harapan demokrasi, yakni untuk kesejahteraaan rakyat yang seluas-luasnya. Demokrasi nihil tiada rasionalitas. Rasionalitas juga susah berkembang dii dunia politik tiada demokrasi. Demokrasi tiada rasionalitas akan terperosok pada diktatoriat serta fasisme. Dalam pemerintahan diktator yang laku ialah kekuasaan yang powerfull, memaksa, menindas. Tidak ada tempat buat nada yang mengritik pemerintah. Dalam fasisme yang dituntut ialah kepatuhan. Inspirasi serta argumentasi tidak diperlukan dalam dikatoriat serta fasisme. Rakyat bisa memiliki pendapat jika disuruh, tetapi inspirasi itu tidak bisa dibuang ke publik terkecuali telah di setujui oleh yang berkuasa. Lalu, apakah yang berlangsung akhir-akhir ini? Kenapa demikian gaduh, tanpa satu juga penengah yang berdiri untuk membuat cerah? Kenapa yang berjalan sekarang ini malah emosi-emosi yang dibalut dengan rasionalitas? Raibnya rasionalitas dalam politik melahirkan satu arti popular dalam daftar kamus politik, yakni post-truth, kata yang beberapa waktu terakhir tenar di pelataran literasi alat. Kata ini digelari Word of The Year 2016 oleh Oxford Dictionary. Menurut Llorente (2017), arti post-truth mengacu pada keadaan sosial-politik dimana objectivity and rationality give way to emotions, or to a willingness to uphold beliefs even though the facts show otherwise (objektivitas serta rasionalitas memberikan jalan pada emosi, atau kemauan untuk memihak pada kepercayaan walau bukti tunjukkan demikian sebaliknya). Di masa post-truth, catat Fransisco Rosales (2017), apakah yang nampaknya benar, jadi lebih terpenting dibanding kebenaran tersebut. Kebenaran yang disebut di sini yaitu suatu yang bersumber pada rasio, bukti, serta objektivitas. Sesaat “benar” ialah kategorisasi yang berdasar pada kepercayaan diri, emosi. Tolok ukurnya ialah “kebenaran saya”, tidak butuh lewat tingkatan uji publik serta diskursus. Pada akhirnya, bukti netral kurang punya pengaruh pada pendapat publik dibanding seruan pada emosi serta keyakinan. Dalam keadaan politik yang bersumber pada “kebenaran saya”, jadi suatu yang bertentangan dengan “kebenaran saya” bisa dibasmi lewat cara apa pun termasuk juga lewat cara sebarkan kedengkian, persekusi, serta hoax. Itu semula dari lahirnya barbarisme dalam politik, sumber buat kericuhan sosial. Serta, saat keadaan “kebenaran saya” itu digunakan oleh politisi demagogis, tokoh populisme (baik yang ada di kekuasaan ataupun dalam penduduk), jadi yang akan tampak ialah kenyataan sosial politik yang begitu jelek buat kenyamanan sosial-kemasyarakatan. Oleh karenanya, iklim demokrasi yang memberikan ruangan pada transisi ide yang sehat, terbuka, serta akuntabel, akan sangat mungkin terjadinya demokrasi berbasiskan kecerdasan publik yang masak serta berkualitas. Kualitas kecerdasan publik begitu di pengaruhi oleh sejauh manakah tiap-tiap masyarakat mengerahkan seluruh kekuatan kognitifnya dalam memutuskan (decision making process). Hal itu searah dengan pengakuan John Dewey jika yang penting dalam satu rezim demokrasi bukan hasil akhir satu ketetapan, tetapi proses terjadinya dialektika transisi ide yang mengantar pada pilihan masyarakat yang telah teruji. Berikut sebetulnya pokok masalah demokrasi kita. Demokrasi di negeri kita kelihatannya baru hanya demokrasi mayoritarian, bukan demokrasi yang menggambarkan kecerdasan publik dalam artian sebenarnya. Dalam konstruksi demokrasi seperti ini, pilihan masyarakat seringkali dipastikan oleh beberapa hal lainnya di luar segi rasionalitas, seperti perasaan senang ataukah tidak senang, favoritisme, serta primordialisme. Dalam demokrasi berbasiskan kecerdasan publik, kualitas pilihan dipastikan oleh ketundukan rasional-kognitif masyarakat pada beberapa hal yang kerja diatas prinsip kemasukakalan (commonsensicality). Secara singkat, perihal terpenting yang butuh dilihat oleh semasing peserta capres-cawapres yang tengah bertanding ialah bagaimana tundukkan kognisi masyarakat pemilih lewat satu pola tersusun serta terarah mengenai Indonesia yang lebih baik berdasar pada atas logis mengenai beberapa masalah yang membelit bangsa ini. Pola seperti ini jadi terpenting di dalam absennya peta jalan ke arah Indonesia sejahtera yang realistisis, terarah, serta bisa diraih (achievable), bukan sebatas janji-janji retoris yang umum di jual beberapa juru kampanye pemilu.

About admin