Home / Berita Umum / Perkara Ini Adalah Peningkatan Masalah Dari Operasi Tangkap Tangan

Perkara Ini Adalah Peningkatan Masalah Dari Operasi Tangkap Tangan

Perkara Ini Adalah Peningkatan Masalah Dari Operasi Tangkap Tangan – Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) memastikan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono jadi terduga perkara perkiraan korupsi sehubungan bahasan, pengesahan serta implementasi Budget Penghasilan serta Berbelanja Wilayah (APBD) serta APBD Pergantian Kabupaten Tulungagung Tahun Budget 2015-2018.

Dia disangka terima uang beberapa Rp4, 88 miliar saat periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo sehubungan dengan bahasan serta pengesahan APBD serta atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Budget 2015-2018.

” Terduga SPR (Supriyono) disangka melanggar clausal 12 huruf a atau huruf b atau clausal 11 atau clausal 12 B Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 sama seperti sudah dirubah dengan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Kantornya, Senin (13/5) .

Perkara ini adalah peningkatan masalah dari Operasi Tangkap Tangan pada 6 Juni 2018 yang menjaring Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Syahri sendiri udah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda sebesar Rp700 juta dalam perkara suap infrastruktur. Terkecuali itu, hakim mencabut hak politiknya

Febri memaparkan dalam persidangan Syahri, tersingkap uang yang diserahkan kepada Supriyono buat ongkos ambil budget Dukungan Propinsi serta praktik uang mahar buat mendapat budget baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Spesial, atau Banprop yang disatukan dari uang fee banyak kontraktor buat duberikan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

” Dalam persidangan Syahri Mulyo tersingkap jika SPR terima Rp3. 750. 000. 000 dengan perincian, Penerimaan fee project APBD Murni serta APBD Pergantian saat empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500. 000. 000 seiap ap tahunnya atau keseluruhan kurang lebih Rp2 miliar, ” kata Febri.

Lalu penerimaan yang disangka buat membuat lancar proses bahasan APBD, membuat lebih mudah pencairan DAK, serta Dukungan Keuangan Provmsi sebesar Rp750. 000. 000 mulai sejak 2014 hingga 2018. Paling akhir, fee project di Kabupaten Tulungagung saat tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

” KPK selalu menda|ami perkiraan penenmaan lain yang terjalin dengan jabatan terduga SPR jadi Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 2018, “

Febri mengemukakan saat proses Penyelidikan perkara ini, mulai sejak 25 April 2019, KPK sudah lakukan pengecekan pada 39 orang saksi baik yang dilaksanakan di KPK maupun wilayah.

About penulis77