Home / Berita Umum / PKS Minta Pengurungan Ketetapan KPU Hasil Pemilu Dapil II Sumsel

PKS Minta Pengurungan Ketetapan KPU Hasil Pemilu Dapil II Sumsel

PKS Minta Pengurungan Ketetapan KPU Hasil Pemilu Dapil II Sumsel – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuntut hasil pemilu buat DPR RI. Mereka rasakan dirugikan lantaran menambahkan nada NasDem yang membuat satu orang calon legislatif PKS dapil II Sumatera Selatan tidak sukses maju ke Senayan.

” Jika KPU udah memutuskan pengumpulan nada Partai NasDem makin bertambah sejumlah 11. 696 nada yang mempunyai pengaruh pada pengumpulan bangku pemohon buat DPR dapil Sumatera Selatan II, ” kata kuasa hukum PKS Zainuddin Paru dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) , Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019) .

PKS memiliki pendapat hasil itu diputuskan sesudah KPU jalankan referensi Bawaslu buat menyandingkan formulir C1 dengan DB1 Plano di 4 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang. Kalkulasi PKS berlainan dengan dari hasil KPU.

Menurut PKS, di dapil itu harusnya NasDem memperoleh 360. 459 nada, dan KPU memutuskan NasDem memperoleh 372. 155 nada. KPU pun memutuskan nada PKS di dapil II Sumsel sejumlah 122. 594 nada. Angka itu sama juga dengan kalkulasi yang dilaksanakan PKS.

Zainuddin menuturkan, bila KPU memutuskan pengumpulan nada sesuai sama kalkulasi PKS, jadi calon legislatif mereka dapat maju ke Senayan dengan memperoleh bangku paling akhir di DPR.

” Jika dengan beda 11. 696 nada itu membawa dampak pemohon benar-benar dirugikan, lantaran pemastian KPU Kabupaten Empat Lawang itu membuat Pemohon tak peroleh penuhi prasyarat pengumpulan nada buat memperoleh bangku Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Meski sebenarnya kenyataan yang pemohon punya serta dapatkan menurut C1 serta DA-1, pengumpulan nada pemohon melampaui pengumpulan nada partai NasDem yang dapat memperoleh bangku paling akhir, ” pungkasnya.

Dalam petitumnya, PKS minta pengurungan ketetapan KPU perihal hasil pemilu di dapil II Sumsel. Mereka pun minta hasil yang diputuskan sesuai sama kalkulasi PKS.

” Menghentikan ketetapan Komisi Penentuan Umum Nomer 987 dsb perihal pemastian hasil penentuan umum presiden serta wapres Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah, Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Propinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Kabupaten/Kota Lewat cara Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 buat penentuan Anggota DPR RI selama di wilayah penentuan Sumatera Selatan II, ” katanya.

About penulis77